Seminar Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan yang Pertama di Salamanca

Seminar Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan yang Pertama di Salamanca
Seminar Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan yang Pertama di Salamanca
Ditulis oleh Harry Johnson

Tujuan acara ini adalah untuk membahas pencapaian Kode Etik ini dalam dua tahun pertama sejak Kode Etik ini diperkenalkan dan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan datang.

Pakar hukum, akademisi, dan perwakilan dari sektor publik dan swasta berkumpul di Salamanca, Spanyol dari tanggal 30 November hingga 1 Desember 2023 untuk seminar perdana tentang Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan. Tujuannya adalah untuk membahas pencapaian Kode ini dalam dua tahun pertama sejak diperkenalkan dan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan datang.

Di tengah pandemi global, pentingnya struktur hukum yang kohesif untuk mendukung wisatawan menjadi jelas. Meskipun tantangan besar yang dihadapi oleh industri pariwisata, UNWTO dengan cepat mengembangkan perangkat hukum yang signifikan, yang menggabungkan wawasan berharga dari berbagai badan PBB, lebih dari 100 negara (termasuk anggota dan non-anggota), dan sektor swasta. Instrumen terobosan ini disetujui pada tanggal 24 UNWTO Majelis Umum pada tahun 2021, dalam rentang waktu yang sangat singkat yaitu dua tahun. Perannya dalam membangun kembali kepercayaan dalam perjalanan dan membangkitkan minat terhadap Kode Etik ini telah diakui secara luas, sebagaimana dibuktikan dengan partisipasi 22 negara yang telah berkomitmen untuk mematuhinya.

UNWTO, bekerja sama dengan Universitas Salamanca dan Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne, menjadi tuan rumah seminar hukum yang pertama. Acara ini bertujuan untuk menggali lebih detail prinsip dan rekomendasi dalam mendukung wisatawan internasional.

Pariwisata dan hukum internasional

Selama dua hari, para ahli terkemuka menyumbangkan wawasan dan masukan mereka dalam serangkaian diskusi panel multilateral. Panel-panel tersebut fokus pada beberapa tantangan utama, dengan fokus mendukung pengakuan UU Pariwisata sebagai cabang independen dari sistem hukum. Sorotan termasuk:

  • Fokus pada Hukum Pariwisata sebagai salah satu cabang hukum internasional, dengan kontribusi dari para ahli terkemuka dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Organisasi Maritim Internasional (IMO), Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Pembangunan Interamerika dan Kantor Standar dan Urusan Hukum Internasional.
  • Penciptaan program PhD tentang Hukum Pariwisata dengan Universitas Salamanca dan Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne, untuk mendukung studi dan pendidikan lanjutan di cabang khusus sistem hukum ini.
  • Sebagai penilaian terhadap potensi peran Kode Etik ini dalam manajemen krisis, dengan mengambil pembelajaran dari pandemi ini dan mengandalkan wawasan ahli dari akademisi terkemuka.
  • Eksplorasi mengenai standar minimum perlindungan wisatawan, serta diskusi mengenai isu kontrak terkait pemberian bantuan dalam situasi darurat, dan rekomendasi praktik terbaik seputar perlindungan wisatawan dalam konteks layanan digital, pencegahan darurat, serta bantuan dan pemulangan.

Praktik dan peluang terbaik

Selain mengatasi hambatan utama dalam mendefinisikan dan memasukkan UU Pariwisata ke dalam kerangka hukum nasional dan internasional yang lebih luas, Seminar ini juga menekankan manfaat potensial dari kepatuhan terhadap Kode Etik ini. Hal ini diperkuat dengan contoh nyata keberhasilan penerapannya, seperti komitmen Uruguay terhadap Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan dan upaya mereka untuk menegakkannya melalui undang-undang khusus di tingkat nasional.

Para panelis ahli memaparkan kasus “ketika krisis menjadi sebuah peluang”, dengan jelas bahwa Kode Etik ini dapat membantu menyeimbangkan tanggung jawab antara negara, dunia usaha, dan wisatawan dalam situasi darurat.

APA YANG PERLU DIPERHATIKAN DARI PASAL INI:

  • Fokus pada Hukum Pariwisata sebagai salah satu cabang hukum internasional, dengan kontribusi dari para ahli terkemuka dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Organisasi Maritim Internasional (IMO), Kantor Urusan Hukum PBB, Bank Pembangunan Interamerika dan Kantor Standar Internasional dan Urusan Hukum.
  • Eksplorasi mengenai standar minimum perlindungan wisatawan, serta diskusi mengenai isu kontrak terkait pemberian bantuan dalam situasi darurat, dan rekomendasi praktik terbaik seputar perlindungan wisatawan dalam konteks layanan digital, pencegahan darurat, serta bantuan dan pemulangan.
  • Penciptaan program PhD tentang Hukum Pariwisata dengan Universitas Salamanca dan Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne, untuk mendukung studi dan pendidikan lanjutan di cabang khusus sistem hukum ini.

<

Tentang Penulis

Harry Johnson

Harry Johnson telah menjadi editor tugas untuk eTurboNews selama lebih dari 20 tahun. Dia tinggal di Honolulu, Hawaii, dan berasal dari Eropa. Dia senang menulis dan meliput berita.

Berlangganan
Beritahu
tamu
0 komentar
Masukan Inline
Lihat semua komentar
0
Akan menyukai pikiran Anda, silakan komentar.x
Bagikan ke...